Bagaimana Ending RT/RW Lahan Pertanian Yang Ditangani Komisi A?

SIDOARJO – Rame-rame soal lahan hijau atau lahan pertanian akan dirubah menjadi lahan kuning di Kota Delta Sidoarjo. Pasca sidak (inspeksi mendadak) yang digelar Pansus (Panitia Khusus) RT/RW (Pansus Tataruang Wilayah) DPRD Sidoarjo beberapa bulan yang lalu. Bagaimana endingnya lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo?

Anggota Komisi A yang terbanyak dari anggota Pansus RT/RW saat dikonfirmasi melalui Ketua Pansus RT/RW DPRD Sidoarjo, H Tarkit Erdianto, Kamis (12/11/2020). Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan asal Desa Semambung Kecamatan Gedangan ini mengatakan bahwa pengajuan lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo dari Eksekutif seluas 12.205 hektar ada pengurangan 5.000 hektar.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes dan pimpinan DPRD Sidoarjo.

Namun H Tarkit Erdianto dalam menjalankan tugasnya, pansus banyak dihadapkan dengan beberapa masalah dilapangan. Selama satu tahun tugas yang dibebankan pada Pansus RT/RW, pihaknya masih melakukan sidak di 3 wilayah kecamatan.

“Tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Tulangan, Krembung dan Porong. Dan persoalan yang vital adalah karena pandemi Covid-19,”tegas H Tarkit sapaan akrab legislator yang awalnya berprofesi sebagai kontraktor Sidoarjo ini.

Dari hasil sidak tersebut, Pansus masih belum bisa memberikan kesimpulan soal lahan hijau (pertanian) dan lahan kuning. Karena masa waktu tugas selama satu tahun sudah berakhir, akhirnya Pansus melaporkan ke rapat Paripurna.

“Perihal perpanjangan waktu masa kerja Pansus RT/RW, sepenuhnya ditangan pimpinan DPRD Sidoarjo dan pihak Eksekutif,”jelas H Tarkit.

Rekomendasi tersebut menurut Tarkit berasal dari berbagai proses yang telah dilakukan pansus seperti berdiskusi dengan dinas terkait. Termasuk juga melakukan konsultasi kepada Pemprov Jatim.

“Rekomendasinya ialah setelah ditetapkan Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Sidoarjo, tolong segera ditetapkan juga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Sidoarjo,”harap mantan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dilain kesempatan, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes mengatakan tidak akan memperpanjang masa kerja Pansus RTRW. Sebab, dalam satu tahun kerja hanya dapat menyelesaikan sidak di tiga kecamatan.

H Usman menambahkan, pihaknya mengusulkan akan ada pembentukan Pansus RT/RW yang baru untuk menyelesaikan pembahasan Tataruang di Kabupaten Sidoarjo.

“Karena pembahasan pansus ini belum selesai, Raperda RTRW ini juga masuk kembali dalam propemperda 2021. Itu akan dibahas lagi di pansus yang baru,”cetusnya. (dar/adv/humas-drpd-sidoarjo)