Dewan Menyetujui Raperda RPJMD 2021-2026, Sesuai Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Untuk Menjadikan Sidoarjo Lebih Baik

SIDOARJO – WARTANUSA.COM
Raperda RPJMD Tahun 2021-2026 telah disetujui dan disahkan DPRD Sidoarjo pada Jumat (24/07/2021). RPJMD merupakan rancangan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, 5 Tahunan yang disahkan menjadi Perda.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes saat memimpin Rapat Paripurna persetujuan RPJMD TA 2021-2026.

Dalam sidang rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes dan yang didampingi tiga pimpinan yakni, Bambang Riyoko, SE (Fraksi PDIP), H. Kayan, SH (Fraksi Gerindra) dan Dr. H Emir Firdaus, ST, MM yang dihadiri 18 anggota dan pimpinan serta 25 anggota secara streaming (online), maka rapat Paripurna dianggap sah.

Perwakilan dari semua Fraksi di DPRD Sidoarjo usai menyerahkan pendapat akhirnya kepada Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes.

“Rapat Paripurna persetujuan Raperda RPJMD menjadi Perda RPJMD Tahun Anggaran (TA) 2021-2026 dimusim Pandemi Covid-19 dihadiri 18 anggota dan 25 anggota secara streaming (online) yang sudah dikomunikasikan. Maka Rapat Paripurna ini kita anggap sudah sah dengan total 43 anggota yang hadir,”kata Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes tanda tangani persetujuan Raperda RPJMD menjadi Perda RPJMD TA 2021-2026.

Selanjutnya, Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes mempersilahkan H Bangun Winarso, ST dari Fraksi PAN naik ke podium untuk mewakili seluruh Fraksi, Yakni Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PAN-PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat-Nasdem untuk membacakan persetujuan pengesahan Raperda RPJMD menjadi Perda RPJMD TA 2021-2026.

Bupati Sidoarjo, H Ahmad Muhdlor tanda tangani keputusan DPRD Sidoarjo yang sudah menyetujui Perda RPJMD TA 2021-2026.

“Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan keharidat Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 24 Juli 2021 kita dapat berkumpul dalam memenuhi undangan Rapat Paripurna Rapat ke-2 dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten SIdoarjo. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin..,”kata H Bangun Winarso, ST mengawali pembacaan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo.

H Bangun Winarso, ST dari Fraksi PAN-PPP mewakili Fraksi-Fraksi di DPRD Sidoarjo membacakan pendapat akhir menyetujui Perda RPJMD TA 2021-2026.

Dalam kesempatan ini pula ia mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PAN-PPP untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, ia mengatakan, setelah melakukan pembahasan Raperda RPJMD ini secara bersama – sama secara konprehenship, detail dan berdasarkan juga masukan – masukan dari berbagai pihak, akhirnya Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD 2021 – 2026 ini telah banyak mengalami pembenahan – pembenahan dan penyempurnaan.

Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ke depan Sidoarjo yang membutuhkan percepatan (agresifitas), baseline data pendukung yang akurat serta factual, dan arah yang jelas dalam penjabaran visi – misi bupati – wakil bupati terpilih. Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi memberikan beberapa pembenahan dan penyempurnaan yang ditetapkan dalam pembahasan adalah sebagai berikut;

  1. Penyesuaian maksud dan tujuan dalam RPMJD 2021 – 2026 agar menjadi penguat penjabaran dan terwujudnya visi – misi bupati dan wakil bupati terpilih
  2. Beberapa data terkait geologi semacam sesar waru dan sesar Surabaya, daerah – daerah rawan bencana di Sidoarjo, daerah – daerah yang mengalami penurunan tanah ( land subsidence) maupun data tentang kawasan terdampak luapan lumpur lapindo.
  3. Demikian juga data tentang urusan wajib data kesehatan, data pendidikan, pekerjaan umum dan tata ruang, kawasan permukiman, sosial juga sudah tersaji dengan cukup lengkap, data-data tentang kondisi sungai/avour – avour, luas dan titik genangan/banjir, luas dan titik kawasan kumuh, dan lain-lain menjadi baseline yang sangat penting.
  4. Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi memberikan apresiasi terhadap peningkatan proyeksi pendapatan mulai tahun dasar 2022 hingga 2026, karena telah ditetapkan dalam kisaran 4,5 trilyun hingga 5 trilyun. Dimana ada upaya – upaya yang konkret dan signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) baik dari sektor pajak, retribusi maupun lainnya. Dalam hal ini kebijakan digitalisasi ataupun pemanfaatan TIK, penggunaan proyeksi potensi PAD dan kajian akademis setiap kali menghitung pendapatan dan belanja menjadi salah satu kebijakan (policy) anggaran yang telah ditetapkan bersama dalam RPJMD ini. Karena dengan proyeksi pendapatan yang tinggi ini akan memacu semangat kerja OPD – OPD dalam memenuhi target dan lebih mudah/longgar dalam mencukupi kebutuhan belanja dan pembiayaan pembangunan, karena kemampuan fiscal menjadi lebih besar.
  5. Juga telah ditetapkan beberapa tambahan Issue – issue strategis sebagai masalah dasar di Sidoarjo yang harus dipecahkan dalam kerangka memenuhi visi – misi bupati – wakil bupati terpilih untuk membawa sidoarjo yang lebih baik dan maju (Sidoarjo Mas). tentang ketahanan pangan daerah, penanganan sampah, kemandirian desa, penataan jaringan irigasi dan saluran-saluran/avour, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dari dampak luapan lumpur lapindo yang belum selesai.
  6. Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi juga meminta agar proyeksi pendapatan di KUA/PPAS tahun 2022 menyesuaikan hasil pembahasan RPJMD 2021 – 2026 karena di KUA/PPAS tahun 2022 pendapatan daerah masih 3,95 Triliun serta ditambah beberapa hal menjadi berubah dari proses pembahasan.
  7. Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi juga berharap kepada Pemerintah Daerah adanya inovasi dengan strategi dan cara cara baru yang inovatif, lebih efektif dan efisien dalam mencapai target indikator tujuan dan sasaran.
  8. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, agar target indikator kinerja yang berkaitan dengan problem mendasar menyangkut urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar publik, Hak Azasi Manusia, kesejahteraan sosial menyangkut hajat hidup orang banyak serta indikator yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik segera diselesaikan, tentu indikator yang tidak terdampak langsung pada pandemi Covid 19. Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi beranggapan bahwa target kinerja yang berkaitan dengan hal tersebut di akselerasikan untuk sedapat mungkin tuntas pada periode RPJMD sekarang ini. Dengan demikian RPJMD 2021 -2026 kualitasnya lebih baik dari perencanaan RPJMD yang lalu.
  9. Untuk menunjang kemampuan keuangan daerah/fiskal daerah telah ditetapkan juga dalam pembahasan, alternatif pembiayaan pembangunan daerah antara lain melalui pinjaman daerah, KPBU, CSR, Obligasi, dan Pembiayaan Infrakstruktur Non Anggaran (PINA).

Ia menambahkan, dengan mempertimbangkan prihal tersebut diatas, maka Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PAN – PPP dan seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan: “Menerima Dan Menyetujui” Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Sidoarjo ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 
“Saudara – saudaraku jadilah Matahari, Matahari selalu menyinari, Matahari selalu memberi, Matahari tidak pernah ingkar janji” ,”ungkap H Bangun Winarso, ST dengan melantunkan peribahasa mengakhiri pendapat Fraksi-Fraksi mewakili seluruh Fraksi di DPRD Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Sidoarjo beserta anggota sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berkualitas untuk lima tahun mendatang. Dikatakannya dasar hukum penyusunan RPJMD adalah UU nomer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. H. Ahmad Muhdlor mengatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 263 ayat 3 UU nomer 23 tahub 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan RPJMD juga memuat program perangkat daerah serta lintas perangkat daerah yabg disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka lima tahun.
 
“Terimakasih kepada segenap anggota dewan atas dukungan dan kerjasama yang baik khususnya panitia kerja rancangan akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 yang juga bekerjasama dengan tim penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026,”ucapnya.(adv/dar)