Di PHK Sepihak, 58 Karyawan PT SKL Gelar Aksi Demo

SIDOARJO – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 58 Karyawan PT Sumber Karunia Laut (SKL) yang berdomisili di Pergudangan Meiko Abadi V, Blok. C – D No.17, Binangun, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran hingga saat ini belum ada penyelesaian. Puluhan karyawan tersebut menggelar aksi demo Selasa (10/11/2020) ditempat perusahaan.

Aksi demo ini merupakan penyampaian aspirasi mereka yang kali kedua yang diberhentikan sepihak dari status karyawan dari pihak manajemen. Unjukrasa ini merupakan aksi yang lebih besar dari sebelumnya.

Saat ditempat perusahaan, perwakilan karyawan diajak perundingan oleh perusahaan dan dimediasi aparat keamanan dari Polresta Sidoarjo, Polsek, Koramil Buduran diwakili oleh Babinsa Desa Wadungasih Peltu Anang TJ.

Dari hasil perundingan tersebut belum menghasilkan keputusan apapun.
“Tuntutan karyawan adalah tetap ingin menjadi karyawan dan bekerja kembali seperti biasa. Apabila pihak perusahaan memutus hubungan kerja (PHK), maka mereka menuntut untuk mendapatkan Hak-haknya yaitu uang pesangon sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,”tegas Ketua Sarbumusi PT SKL, Suyadi.

Ia menambahkan, jika pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan yang diajukan karyawan. Maka, puluhan karyawan akan unjuk rasa terus sampai pihak perusahaan memberikan keputusan yang menguntungkan karyawan.

Pada unjuk rasa kali ini Serikat Pekerja Sarbumusi sehari sebelumnya secara resmi mengirimkan tembusan atau pemberitahuan kepada Muspika kecamatan Buduran. Sehingga pengamanan aksi demo sangat ketat, ada dari Satuan Sabara Polresta Sidoarjo sebanyak satu kompi, dari Polsek Buduran dan juga dari Koramil Buduran.

Semantara pada hari Jumat (6/11/2020), pihak perusahaan telah mentransfer uang pesangon dan sisa upah yang belum terbayarkan ke rekening karyawan tanpa adanya pemberitahuan dengan jumlah nominalnya yang bervariasi sesuai masa kerja masing-masing.

Untuk uang pesangon yang ditransfer, pihak karyawan tidak mau menerima karena besaran nominalnya jauh dibawah standart (tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dan ATM masing – masing buruh/karyawan telah dikumpulkan jadi satu kepada salah satu pengurus Basis Serikat Pekerja Sarbumusi PT. SKL karena mereka tidak mau menerima uang pesangon yang tidak sesuai.

Dari perusahaan sendiri, PT SKL saat dimintai konfirmasi permasalahan tersebut belum bisa ditemui. (wan/dar)