Implementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dosen Jurusan Hukum Unesa Bantu Kades dalam Menyelesaikan Perselisihan Waris Islam di Jombang

Nurul Hikmah, LC, M.HI, Ketua Tim PKM Jurusan Hukum Unesa.

SURABAYA – WARTANUSA.COM
Dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dosen Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya terus gencarkan program pengabdian kepada masyarakat. Beberapa hari lalu, Rabu (1/9/2021), salah satu Tim PKM Jurusan Hukum Unesa yang diketuai oleh Nurul Hikmah, LC., M.HI melakukan pengabdian masyarakat yang mengangkat permasalahan penguatan kemampuan Kepala Desa (Kades) dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat terkait waris islam di Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Jombang.

Nurul Hikmah menjelaskan, berawal dari bagaimana cara seorang Kades untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Jombang , akhirnya terjawab bahwa satu diantaranya adalah terkait polemik waris. Kemudian, polemik tersebut disepakati oleh anggota PKM (Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H, Emmilia Rusdiana, S.H., M.H, Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H, dan Vita Mahardika, S.H., M.H) untuk membahas lebih fokus terkait waris islam.

“Kenapa waris islam menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian persoalan waris. Karena, kita menyadari bahwasannya jombang ini termasuk kategori kota yang memiliki banyak santri, pesantren dan kiai, bahkan di Desa Jatipelem sendiri masyakatnya itu masyarakat yang banyak alumni dari pesantren,”ucap Nurul Hikmah.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut merupakan beberapa masyarakat Desa Jatipelem, yang mayoritas lulusan pesantren dan sedang melanjutkan ke jenjang S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Antusias peserta cukup tinggi untuk mendalami ilmu agama, mungkin karena terinspirasi dari kotanya sendiri yakni Jombang yang dikenal dengan Kota Santri.

Tim PKM Jurusan Hukum Unesa.

Persoalan waris islam tersebut menjadi perdebatan bagi masyarakat Desa Jatipelem, bahwa waris islam dianggap tidak solutif dan di rasa tidak adil antara hak laki-laki maupun pihak perempuan.

Ketua TIM PKM, Nurul Hikmah, LC., M.HI, bahwa adil itu tidak dilihat dari kesamaan, adil itu tidak harus rata sama, tapi dapat dibilang adil apabila dikaji menggunakan sudut pandang islam, yang notabene aturan-aturan yang langsung di buat oleh Allah SWT, hak-haknya langsung ditentukan oleh Allah SWT.

“Apa sih yang menjadi permasalahan? ketika, kita melihat dari sisi adilnya Allah SWT membagikan hak waris laki-laki dengan perempuan yang jumlahnya lebih sedikit, menurut kacamata hukum islam itu sudah adil, adil dari sudut pandang tanggungjawabnya. Karena, tanggungjawab laki-laki dengan perempuan berbeda. Nah, ini menjadi salah satu potensi waris laki-laki dengan hak waris perempuan itu berbeda,”tutur Nurul Hikmah.

Nurul Hikmah juga sebagai Dosen Ahli Hukum Islam Jurusan Hukum Unesa tersebut menjelaskan, adil itu relatif, adil itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang yaitu sama. Melainkan dari tanggungjawabnya. Penjelasan yang diberikan oleh Nurul Hikmah, sedikit banyak membuka pemikiran masyarakat Desa Jatipelem bahwasannya hak waris islam yang diberikan ternyata beda dari masing-masing bagian anak-anaknya.

Tim PKM Dosen Unesa saat memberikan wawasan tentang hukum waris Islam di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Jombang.

Karena, melihat tanggungjawab secara personalitas, dan terdapat asas-asas ke-islaman yang mengikat bagi mereka. Sehingga, menjadikan para pihak mau tidak mau, senang atau tidak, para ahli waris harus menerima dengan legowo, apabila memang yang disepakati dalam sistem pembagian warisnya berdasarkan waris islam.

Namun, muncul polemik lain. Apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan yang  memiliki hubungan emosial yang begitu dekat dengan orang tuanya, bahkan sampai akhir hayatnya si anak perempuan tersebut yang telah merawat, mengasihi, serta membantu meringankan beban-beban orang tua, tetapi disaat orang tuanya meninggal. Haknya lebih sedikit jika dibandingkan dengan perannya yang cukup besar di dalam keluarga tersebut.

“Ada salah satu solusi dalam hukum islam yaitu semacam wasiat, kalau memang dirasa anak ini memiliki hak berdasarkan waris islam lebih sedikit dengan saudara laki-laki yang lain yang tidak memiliki peran besar bagi terhadap keluarga, maka dapat menjadi pertimbangan, orang tua dapat menghibahkan hartanya kepada anak perempuan itu, atau memberikan wasiat kepada anak perempuannya,” jelas Nurul Hikmah.

Apabila tidak pernah terpikirkan, kalau ternyata dalam waktu dekat akan meninggal , bahkan tidak juga bisa memprediksi kapan akan meninggal, sehingga terkait dengan peralihan harta kepada ahli-ahli waris tidak terpikirkan. Maka dapat di ambil salah satu keputusan bersama antara para ahli waris.

“Jadi membuat suatu kesepakatan bahwasannya anak perempuan dalam kasus ini tadi, bisa mendapat hak yang lebih besar, dengan pertimbangan yaitu peran yang dilakukan terhadap orang tua lebih besar. jadi bukan dari waris, bukan dari wasiat atau hibah tapi berdasarkan kesepakatan sebelum harta itu dibagikan. Arti berdasarkan kesepakatan, si anak perempuan ini diberikan haknya dulu, lalu baru yang lain dibagikan,”tambah Nurul Hikmah.

Apabila memang kondisi dan yang diinginkan semacam peristiwa sebelumnya. Maka, solusi yang dipakai dapat keluar dari aturan islam, sehingga keputusan dalam pembagian warisnya bukan berdasar waris islam tetapi berdasar waris perdata. (ari)