Komisi A Lakukan Pengawalan Terhadap Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tentang Pemberian BKK ke Desa-Desa

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah headerpariwara.jpg

SIDOARJO – WARTANUSA.COM
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diluncurkan oleh eksekutif dalam komando Bupati Sidoarjo sesuai dengan visi-misi nya terpilih sebagai pimpinan daerah. Yakni untuk meningkatkan perekonomian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa, keberadaannya dikawal oleh Komisi A DPRD Sidoarjo.

Disampaikan oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, M.Kes bahwa BKK yang programnya dari eksekutif komando perintah dari bupati Sidoarjo. Penggelontoran BKK ke desa-desa akan dipergunakan untuk pembangunan jalan rusak dengan cara betonisasi. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak untuk pembangunan dengan pengelolaan anggaran yang transparansi dan akuntabilitas ke publik.

Keberadaan BKK tidak melanggar aturan yang ada. Keberadaannya setara dengan Bantuan Khusus (BK) yang programnya dicetuskan oleh DPRD Sidoarjo. Yang tujuannya sama, ingin mengoptimalkan pembangunan segala infrastruktur. Baik meningkatkan perekonomian pertanian, UMKM dan pembangunan fisik di desa-desa

“Kalau BKK programnya eksekutif atas perintah bupati dan kalau BK merupakan program DPRD Sidoarjo. Untuk menampung jaring aspirasi masyarakat dan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota dewan,”kata H Usman, Senin (30/08/2021).

Dalam melakukan pengawalan BKK yang diharapkan bupati Sidoarjo, lanjut H Usman, ia mengatakan dalam pembahasan di Perubahan APBD Sidoarjo Tahun 2021 tidak mengalami kesulitan. Tidak ada kata alot pembahasannya dengan anggota dewan.

Sebagai ujung tombak dalam pembangunan yang melibatkan desa ini, maka akan ada pemerataan pembangunan yang diharapkan bersama. Pemerintahan desa akan lebih cepat dalam merealisasikan pembangunan di segala aspek yang dibutuhkan masyarakatnya.

Sedangkan pendapat yang serupa disampaikan oleh Ketua Komisi A, H Sullamul Hadi Nurmawan, S.Thi. Mantan Ketua DPRD Sidoarjo Tahun 2014-2019 ini mengatakan keberadaan BKK sama pentingnya dengan kedudukan BK.

Untuk BKK disalurkan oleh eksekutif sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Yang dananya sepenuhnya digelontorkan ke Pemerintahan Desa dan pembangunannya sesuai dengan rencana yang dibutuhkan warganya. Demikian halnya dengan BK, bantuan BK ini programnya dicetuskan anggota dewan penyaluran bantuan uangnya di transfer ke Pemerintah Desa.

“Yang pembangunannya bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota dewan,”jelasnya.
Anggota Komisi A yang lain dari FPDIP, H Tarkit Erdianto, SH juga menyatakan hal yang sama. Eksekutif mencetuskan BKK ke desa-desa kedudukannya sama pentingnya dengan dana BK yang diprogramkan oleh DPRD Sidoarjo.

Tujuannya sama, yakni untuk memajukan pembangunan di desa-desa dengan melibatkan pemerintahan desa untuk mengelola anggaran langsung. Pengelolaan yang transparansi dan akuntabilitas keuangan kepada publik. (adv/dar).