Komisi B Tampung Aspirasi Keluhan Parkir di Lahan Pasar

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah 2019-okpar-copy.jpg

WARTANUSA, Sidoarjo – Komisi B DPRD Sidoarjo kerap menerima keluhan parkir di lahan seluruh pasar. Keluhan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian rakyat ini.

Keluhan parkir di semua lahan pasar ini rata-rata mempertanyakan apakah retribusi parkir masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau masuk kantong pribadi?

Masalah retribusi parkir, Ketua Komisi B, Bambang Pujianto menegaskan pihaknya sudah koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Untuk pemungutan retibusi parkir diwilayah pasar itu tugasnya Dishub.

“Namun kata Dishub untuk pemungutan ditangani pihak ketiga. Namun masih dalam tahap proses lelang,”tegas Bambang Pujianto, Rabu (20/5/2020).

Namun sampai kapan proses lelang tersebut selesai dan pihak ketiga mulai bekerja. Bambang panggilan akrab Bambang Pujianto belum mengetahuinya. Ia sebagai anggota DPRD Sidoarjo tugas fungsinya melakukan pengawasan dan membuat Perda Parkir Tahun 2019 tentang pemungutan retribusi parkir segera dilaksanakan.

“Jika tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan evaluasi kenapa Perda parkir tersebut tidak diterapkan di pasar-pasar,”ujar Bambang.

Lantas selama Perda Parkir Tahun 2019 belum dilaksanakan karena pihak ketiga yang menangani masih dalam proses lelang. Uang retribusi parkir selama parkir berlangganan dicabut. Uangnya masuk PAD atau kantong pribadi.

“Ini yang masih kami telusuri,”ungkap Bambang.

Menindaklanjuti pungutan parkir Rp 10 ribu untuk mobil menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang terjadi di depan pasar Krian. Menurut Bambang itu tarikan sangat mencekik. Memanfaatkan situasi, politis dari Fraksi Gerindra itu meminta Satpol PP bekerjasama dengan Dishub untuk menindaknya.

“Jika tidak ditindak oleh mereka, silahkan dilaporkan ke polisi saja,”ungkap Bambang.

Sementara itu H Moch Agil Effendy anggota Komisi B, mempunyai komitmen yang sama dengan ketuanya. Ia berharap setelah proses lelang pengelola parkir dari pihak ketiga selesai. Perda Parkir segera diterapkan.

“Bila ditengah Pandemi Covid 19 ada juru parkir (jukir) menarik tarif parkir yang mencekik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka kami Komisi B akan melakukan sidak ke lokasi untuk melakukan fungsi pengawasan kami,”tegas politis dari Partai Demokrat ini. (dar)