Pegiat Rumah Pancasila Kecam Wakil Bupati Sidoarjo Diskriminatif dan Menyimpang Dari Pancasila

Ketua Harian Rumah Pancasila, H Dondik Agung Subroto, SH.

SIDOARJO – Pernyataan Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi yang menyatakan Camat dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bakal diisi kalangan NU. Camat orang NU berapa, yang bisa ngopeni NU, ranting, MCNU dan para kiai mendapat sorotan publik.

Sorotan dan kecaman pertama disampaikan Pakar Komunikasi Unair Surabaya, Dr. Suko Widodo. Menurut Suko Widodo pernyatan tersebut sangat diskriminatif terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berhak mempunyai peluang sesuai kompetensi yang dimiliki. Suko Widodo mengingatkan kepada Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke public.

Kecaman selanjutnya dilontarkan H Dondik Agung Subroto, SH aktivis sekaligus Ketua Harian Rumah Pancasila. Melihat sikap dan pernyataan Wakil Bupati Subandi yang diskriminatif tersebut.

Sebagai ormas Rumah Pancasila,menilai ucapan Wakil Bupati Subandi tidak sesuai dengan sila ke-5 butir Pancasila, bunyinya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

H Dondik panggilan akrab dia, mengatakan bawah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Sidoarjo sudah selesai dan menghasilkan kepemimpinan yang baru.Seharusnya, sebagai pemimpin yang baru ditengah situasi pandemi korona. Banyak permasalahan yang dihadapi pemimpin yang baru.

Untuk menghadapi masalah-masalah itu, tentunya perlu bantuan semua pihak agar Sidoarjo bisa melesat dan bisa sama dengan kab/kota lainnya.

Terpilihnya Wakil Bupati Subandi berpasangan dengan Bupati Achmad Mudhlor di Pilkada 2020 kemarin hasil hitung akhir yang tidak bisa mencapai 50 persen suara dan hanya 38 persen suara.

“Maka diperlukan satu sinergi yang baik dengan elemen yang kemarin berkontestasi di Pilkada kemarin. Agar pembangunan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab melalui eksekutifnya bisa berjalan dengan sempurna,”kata H Dondik yang juga Ketua Departeman Ekonomi dan Usaha BAI (Badan Advokasi Indonesia) Pusat, besutan Jenderal Moeldoko Kepala Staf Presiden Joko Widodo. 

Ia menambahkan, bahwa permasalahan Sidoarjo sangatlah perlu di tangani dengan baik oleh pemimpin yang terpilih. Harapannya bisa mengayomi serta memperlakukan yang sama biarpun mayoritas di Kabupetan Sidoarjo adalah warga Nadhliyin.

“Sehingga semua elemen masyarakat bisa semua terayomi tidak hanya janji politik semata,”ujar H Dondik.

Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Subandi terhadap wawancara yang dilakukan ketika hadir di acara NU dengan memberikan bantuan dana hibah kepada ormas NU dan tidak menyebutkan seluruh elemen ormas keseluruhan untuk di libatkan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

“Menurut kami selaku pegiat dalam wadah Rumah Pancasila kurang tepat dan perlu satu sikap yang bisa mengayomi semua pihak. Karena beliau adalah figur dan simbol Kabupaten Sidoarjo. Dan mendiskriditkan dengan mengkalkulasi camat yang NU dan dengan harapan semua camat diprioritaskan NU. Menurut saya kurat tepat dan bijaksana,”ungkap H Dondik.

Lebih lanjut H Dondik menambahkan bahwa ia paham dan menyadari. Wakil Bupati Subandi masih perlu adaptasi dan perlu pembelajaran dalam melihat dinamika dilapangan untuk menjadi eksekutif dalam menjalankan kewenangannya.

Dan perlu suatu pengertian dalam pemaparan ketika sudah muncul diruang publik dan perlu ke hati-hatian agar tidak masuk ke wilayah yang akan menjadi kurang baik bagi semua pihak.

“Dan saya juga meyakini beliau tidak ada niatan untuk itu, dan untuk berikutnya eksekutif maupun legislatif lebih bijaksana dalam setiap memberikan informasi yang diberitakan sehingga bisa menciptakan kondusifitas wilayah dengan baik,”tuturnya.

H Dondik selaku pegiat dalam wadah Rumah Pancasila akan selalu konsen melihat dan memantau setiap apapun yang berhubungan dengan kebijakan maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (dar)