BANDUNG – Pemberian hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp10.491.700.000 kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa menjadi sorotan.
Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik, Khoirullah, S.H., M.H., meminta Pemprov Jabar membuka informasi secara transparan mengenai proses pemberian hingga pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Khoirullah menilai, masyarakat berhak mengetahui dasar dan mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari uang rakyat, mulai dari pengajuan proposal, proses verifikasi, penetapan penerima, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga laporan penggunaan anggaran.
Menurut informasi yang beredar di ruang publik, yayasan tersebut memperoleh pengesahan badan hukum pada 29 April 2025. Sementara itu, penandatanganan NPHD disebut berlangsung pada 3 Oktober 2025.
Rentang waktu sekitar lima bulan antara pengesahan badan hukum dan penandatanganan NPHD tersebut, menurut Khoirullah, perlu mendapatkan penjelasan administratif dari pemerintah daerah.
“Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa pemberian hibah tersebut melanggar hukum. Tetapi masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pemberian uang APBD sebesar Rp10,49 miliar itu dilakukan. Semua harus bisa dijelaskan berdasarkan dokumen resmi,” tegas Khoirullah.
Minta Seluruh Dokumen Hibah Dibuka ke Publik
Khoirullah menegaskan, keberadaan badan hukum dan penandatanganan NPHD belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses pemberian hibah.
Menurutnya, setiap tahapan harus dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021.
Ia meminta Pemprov Jabar memberikan penjelasan terhadap sejumlah aspek penting, antara lain waktu pengajuan proposal hibah, pihak yang melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi, serta dasar penganggaran dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun 2025.
Selain itu, transparansi juga diperlukan terkait dasar penentuan nilai hibah sebesar Rp10.491.700.000, rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatan yang telah dilaksanakan, penerima manfaat, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, pemerintah tidak perlu ragu membuka dokumen yang memang menjadi informasi publik. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.
Dorong Inspektorat Lakukan Pemeriksaan
Selain meminta keterbukaan informasi, Khoirullah juga mendorong Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap proses pemberian dan penggunaan hibah tersebut sesuai kewenangannya.
Ia menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemberian hibah telah memenuhi ketentuan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
Khoirullah juga meminta agar informasi mengenai ruang lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hibah tersebut dapat dijelaskan kepada publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi.
Menurutnya, pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan pemberian hibah.
Hal tersebut mencakup pemeriksaan bukti transaksi, realisasi kegiatan, keluaran program, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Minta Potensi Konflik Kepentingan Ditelusuri
Aspek lain yang menjadi perhatian Khoirullah adalah kemungkinan adanya hubungan profesional maupun kedekatan antara pihak penerima hibah dengan lingkungan pengambil kebijakan.
Ia meminta agar aspek independensi dalam proses pemberian hibah turut diperiksa secara objektif apabila terdapat informasi atau bukti yang relevan.
Khoirullah menegaskan bahwa hubungan personal maupun profesional tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, apabila terdapat bukti bahwa hubungan tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan, persoalan itu perlu diuji berdasarkan ketentuan administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses pengambilan keputusan sekaligus memastikan pemberian hibah berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan.
Tegaskan Kritik Bukan Penolakan Program Bantuan Hukum
Khoirullah menekankan bahwa kritik yang disampaikannya bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, bantuan hukum merupakan program yang penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Namun, pelaksanaannya harus didukung tata kelola yang transparan, profesional, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut patuh terhadap hukum, sementara penggunaan uang rakyat justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Setiap rupiah APBD harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas dan pertanggungjawaban yang nyata,” katanya.
Ia berharap Pemprov Jabar tidak memandang pertanyaan publik sebagai serangan politik, melainkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Khoirullah kembali menegaskan bahwa tuntutannya berfokus pada keterbukaan dokumen dan pemeriksaan objektif terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kami meminta transparansi, bukan menghakimi. Jika benar sesuai aturan, tunjukkan dokumennya. Jika ditemukan penyimpangan, tindak lanjuti sesuai hukum. Tidak boleh ada anggaran publik yang luput dari pengawasan,” pungkasnya.
Melalui permintaan tersebut, ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar pemberian hibah, proses pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp10,49 miliar tersebut.(**)












