CIANJUR – Aktivitas pertambangan pasir yang diduga tidak mengantongi izin di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, kembali ditemukan beroperasi meski sebelumnya telah ditutup oleh petugas kepolisian.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Cianjur melakukan penindakan di lokasi pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.
Saat petugas tiba, aktivitas penambangan diketahui masih berlangsung. Padahal, lokasi tersebut sebelumnya telah ditutup dan pengelolanya telah diberikan peringatan agar tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan satu unit alat berat jenis excavator merek Kobelco, dua buku surat jalan pengiriman material pasir dan batuan, serta dokumentasi kegiatan pertambangan.
Petugas juga meminta keterangan dari operator alat berat dan pengelola tambang untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, pemilik tambang berinisial J tidak berada di lokasi saat petugas melakukan pemeriksaan.
Kembali Beroperasi Meski Sudah Ditutup
Kapolres Cianjur, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Cianjur.
Menurutnya, beroperasinya kembali lokasi tambang yang sebelumnya telah ditutup menjadi perhatian serius kepolisian. Penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum sekaligus mencegah aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Cianjur. Apalagi lokasi yang sebelumnya sudah ditutup justru kembali beroperasi. Ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum, dan tentunya akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Beddy.
Ia memastikan, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin akan dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Kapolres juga mengingatkan bahwa aktivitas yang dilakukan pada malam hari tidak akan luput dari pengawasan petugas.
“Jangan menganggap aktivitas pertambangan yang dilakukan pada malam hari akan luput dari pengawasan petugas. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Polisi Dalami Dugaan Pertambangan Tanpa Izin
Lebih lanjut, Beddy mengimbau seluruh pemilik lahan, pengusaha, dan pengelola pertambangan agar mematuhi ketentuan perizinan serta memperhatikan dampak kegiatan usaha terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, kepolisian tidak melarang kegiatan usaha pertambangan sepanjang dilaksanakan dengan mengantongi izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
Namun, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin, terlebih jika berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat, akan ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak melarang masyarakat menjalankan usaha pertambangan sepanjang memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, apabila dilakukan secara ilegal, terlebih berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat, tentu akan kami tindak. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegasnya.
Saat ini, Satreskrim Polres Cianjur masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin.
Masyarakat Diminta Ikut Awasi Aktivitas Tambang
Polres Cianjur memastikan pengawasan terhadap sejumlah lokasi pertambangan yang diduga tidak memiliki izin akan terus dilakukan guna mencegah terulangnya aktivitas serupa.
Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya kegiatan pertambangan yang diduga melanggar ketentuan hukum.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas pertambangan ilegal. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti. Komitmen kami jelas, penegakan hukum harus berjalan demi melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan menciptakan kepastian hukum di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya. (**)












